BULETINCILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap sedang menggenjot implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan ratusan ribu penerima manfaat, mulai dari pelajar hingga kelompok rentan. Fokus utama saat ini adalah membenahi persoalan teknis dan administrasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin kualitas dan keamanan pangan. Progres serta tantangan program ini dibahas dalam diskusi panel Forkopimda pada Rabu, 18 Februari 2026, di Rumah Dinas Bupati Cilacap.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Hamzah Syafroedin, mengungkapkan bahwa program MBG menyasar total ratusan ribu jiwa di wilayahnya. Penerima manfaat terbesar adalah siswa sekolah dasar dengan 145.245 anak, diikuti 75.789 siswa SMP, 61.321 siswa SMA, serta 40.449 anak PAUD dan TK. Selain itu, program ini juga menjangkau 73.563 jiwa dari kelompok rentan, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai bagian integral dari upaya percepatan penurunan stunting di Cilacap.
Percepatan Legalitas dan Sertifikasi SPPG di Cilacap
Koordinator MBG Wilayah Cilacap, Irfan Anjas Purwo, merinci status operasional dan legalitas SPPG yang menjadi tulang punggung program ini. Dari 168 SPPG yang direncanakan, 123 unit telah beroperasi, sementara 45 unit lainnya masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Data menunjukkan bahwa 71 SPPG telah mengantongi SLHS, 25 dalam proses revisi, 25 sudah mendaftar, dan 47 SPPG belum mendaftar sama sekali.
Progres sertifikasi lain juga menjadi perhatian. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, 106 SPPG telah mengajukan kepesertaan, namun 62 SPPG masih tertinggal. Sertifikasi HACCP baru dicapai oleh 29 SPPG, sementara Sertifikasi Halal baru dimiliki 42 SPPG dari total. Demikian pula, 92 SPPG telah memiliki koki atau chef bersertifikasi. Dalam pendistribusian paket balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B), 85 SPPG telah berjalan, namun 83 lainnya belum.
“Dengan jumlah sasaran yang sangat besar, kami harus memastikan dapur produksi memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan distribusi bahan pangan berjalan lancar,” ujar Hamzah Syafroedin. “Data-data ini menjadi dasar evaluasi kami untuk mempercepat agar seluruh SPPG dapat memenuhi standar nasional yang ditetapkan, demi kualitas gizi yang terbaik bagi masyarakat,” tambah Irfan Anjas Purwo.
Komitmen Pemda untuk Kualitas dan Ekonomi Warga
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan standar operasional SPPG. Ia mengakui bahwa kendala yang ada adalah bagian dari proses penguatan sistem. Bupati menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat, sekaligus melihat program ini sebagai penggerak ekonomi lokal.
“Kami berharap program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi warga,” pungkas Syamsul Auliya Rachman, menyoroti dampak ganda program MBG.
Masa Depan Gizi Berkelanjutan di Cilacap
Dengan percepatan pembenahan administrasi dan legalitas SPPG, Pemerintah Kabupaten Cilacap optimis program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi ratusan ribu warganya secara berkualitas dan aman, tetapi juga menciptakan multiplier effect positif bagi perekonomian lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, SPPG, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang program gizi nasional ini di Bumi Wijayakusuma.