BuletinCilacap

Tag: Jawa Tengah

  • Jawa Tengah Siap Sambut 38 Juta Pemudik Lebaran 2026, Fasilitas dan Pengawasan Ditingkatkan

    Jawa Tengah Siap Sambut 38 Juta Pemudik Lebaran 2026, Fasilitas dan Pengawasan Ditingkatkan

    BULETINCILACAP – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan beragam layanan dan pengawasan ketat menyambut arus Mudik Lebaran 2026. Diperkirakan 38,71 juta pemudik akan menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama pada hari raya tahun ini, mendorong Pemprov untuk mengoptimalkan posko Idulfitri, inspeksi keselamatan kendaraan umum, hingga pantauan CCTV di berbagai titik rawan.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menjelaskan bahwa angka fantastis 38,71 juta pemudik merupakan hasil survei nasional dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. Secara internal, Dishub Jateng memprediksi sekitar 17,7 juta orang akan melintas dan masuk ke wilayah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi tersebut. Prediksi ini menjadi dasar kuat bagi langkah antisipasi guna menjamin kelancaran dan keselamatan seluruh pemudik.

    Antisipasi Arus Mudik Lebaran 2026: Posko Diperpanjang, CCTV Aktif

    “Yang masuk Jawa Tengah jumlahnya cukup besar. Secara nasional, lebih dari 40 persen pemudik menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama,” ujar Arief Djatmiko saat Jateng Bicara di Studio Jateng Radio, Banyumanik, Kamis (26/2/2026).

    Untuk memaksimalkan layanan, posko Lebaran akan beroperasi lebih lama, yakni mulai H-8 (13 Maret) hingga H+7 (30 Maret 2026). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 14 dan 17 Maret 2026. Posko akan memantau titik-titik rawan melalui CCTV di pusat keramaian seperti Pasar Gombong, serta jalur utama di Simpang Ketanggungan, Simpang Lingkar Bumiayu, Simpang Wangon, Simpang Buntu, Simpang Bawen, Exit Tol Prambanan, kawasan wisata Bandungan, Simpang Dieng, hingga Bayeman–Purbalingga. Selain memantau kepadatan lalu lintas, perangkat pengindera jarak jauh juga difungsikan untuk memantau kondisi cuaca, mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih tinggi. Akses CCTV daring nantinya dapat dimanfaatkan pemudik untuk memantau kondisi lalu lintas dan kesiapan infrastruktur jalan secara real-time.

    Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Umum untuk Mudik Lebaran 2026

    Terkait kondisi jalan, Dishub telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUPR) untuk memastikan kemantapan jalan provinsi. Perbaikan terus dilakukan menyusul penurunan kualitas aspal akibat tingginya curah hujan. Untuk inspeksi kendaraan atau ramp check, Arief menegaskan pemeriksaan akan dilakukan secara ketat. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat laik jalan, tidak diizinkan beroperasi demi keselamatan bersama.

    Pemeriksaan berlaku menyeluruh, baik untuk bus umum, armada mudik gratis Pemprov Jateng, Terminal Tipe B yang dikelola provinsi, maupun Terminal Tipe A yang dikelola pemerintah pusat. Pengawasan juga diperluas ke titik rawan dan kawasan wisata.

    “Ramp check dilakukan H-1 sebelum keberangkatan. Misalnya berangkat 28 Maret, dicek 27 Maret. Jika tidak laik, pasti tidak jalan,” tegas Arief Djatmiko.

    Dalam rilis Kementerian Perhubungan, pergerakan terbesar pemudik berasal dari Jawa Barat (30,97 juta orang), diikuti DKI Jakarta (19,93 juta orang), dan Jawa Timur (17,12 juta orang). Dari sisi tujuan, arus terbesar memang mengarah ke Jawa Tengah (38,71 juta orang), disusul Jawa Timur (27,29 juta orang), dan Jawa Barat (25,09 juta orang).

    Berdasarkan survei BKT Kemenhub, moda transportasi yang paling dominan digunakan adalah mobil pribadi (76,24 juta orang), sepeda motor (24,08 juta orang), dan bus (23,34 juta orang). Pengguna mobil mayoritas memilih jalan tol (50,63 juta orang), sedangkan pengguna sepeda motor cenderung melalui jalur alternatif non-utama (8,65 juta orang).

    Imbauan Keselamatan untuk Kelancaran Mudik Lebaran 2026

    Melihat tingginya angka pemudik dan beragam moda transportasi yang digunakan, Arief Djatmiko mengimbau seluruh pemudik untuk selalu mengutamakan keselamatan.

    “Jika menggunakan kendaraan umum, pastikan laik jalan. Jika membawa kendaraan pribadi, siapkan kesehatan, fisik, dan kondisi kendaraan. Taatilah aturan lalu lintas,” pungkas Arief.

    Dengan persiapan matang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kesadaran masyarakat, diharapkan Mudik Lebaran 2026 dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar bagi jutaan orang yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

  • Satu Tahun Kinerja Gubernur Jateng Luthfi Yasin: Ekonomi Melonjak, Kemiskinan Menurun

    Satu Tahun Kinerja Gubernur Jateng Luthfi Yasin: Ekonomi Melonjak, Kemiskinan Menurun

    BULETINCILACAP – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen genap satu tahun memimpin provinsi ini sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam kurun waktu tersebut, kepemimpinan Luthfi-Yasin berhasil mencatatkan berbagai capaian positif di sektor ekonomi dan investasi yang melampaui rata-rata nasional, meskipun dihadapkan pada tantangan bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah.

    Sepanjang tahun pertama masa jabatannya, Jawa Tengah menghadapi serangkaian bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob di Sayung, serta longsor dan tanah gerak di Banjarnegara, Cilacap, dan Kabupaten Tegal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menyatakan telah merespons dengan langkah komprehensif, mulai dari penanganan darurat hingga fase pemulihan secara simultan.

    Strategi Kolaboratif dan Program Prioritas

    Meskipun dihadapkan pada berbagai bencana, program prioritas pemerintahan Luthfi-Yasin disebut tetap berjalan. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pendidikan, kesehatan, hingga penurunan angka kemiskinan. Sejumlah program yang digulirkan antara lain pemeriksaan kesehatan gratis melalui program dokter spesialis keliling (Speling), pendidikan gratis melalui sekolah kemitraan, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

    Luthfi juga menekankan pendekatan pemerintahan kolaboratif atau collaborative government dengan menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pengusaha, investor, provinsi tetangga, hingga organisasi masyarakat.

    “Kami gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara kami bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujar Luthfi, menegaskan pentingnya nilai gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi dalam setiap sektor pembangunan.

    Dampak Positif pada Perekonomian dan Penurunan Kemiskinan

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan IV-2025 mencapai 5,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menempatkan Jateng di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen dan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Jawa.

    Realisasi investasi Jateng sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp 88,50 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi yang menyerap 418.138 tenaga kerja.

    Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. BPS mencatat, angka kemiskinan Jateng turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2025 tercatat 3,34 juta orang, menurun 21.870 orang dibanding Maret 2025.

    Rasio gini Jateng pada 2025 berada di angka 0,350, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif menyempit. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,32 persen per November 2025.

    Meski mencatat sejumlah capaian, Pemprov Jateng mengakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 74,77 masih menjadi pekerjaan rumah. Wagub Taj Yasin menekankan pentingnya mengarahkan anggaran untuk program yang menyentuh masyarakat bawah, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, untuk terus menekan angka kemiskinan.

    Dampak kebijakan tersebut diklaim mulai terasa di tingkat masyarakat, seperti 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes yang dinyatakan keluar dari data kemiskinan dan mampu mandiri.

    Komitmen Berkelanjutan untuk Melayani Rakyat

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Luthfi-Yasin berkomitmen untuk terus “ngopeni” atau merawat pembangunan daerah dengan semangat kolaborasi yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Pemprov Jateng juga meraih sekitar 40 penghargaan dari berbagai lembaga.

    Namun, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan pengingat agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya, sebagai amanah yang tak berujung.

  • Kenaikan PKB Cilacap Diterpa Isu Boikot, Samsat Beri Penjelasan

    Kenaikan PKB Cilacap Diterpa Isu Boikot, Samsat Beri Penjelasan

    BULETINCILACAP – UPPD Samsat Cilacap memberikan respons terkait seruan “stop bayar pajak” kendaraan bermotor yang ramai di media sosial di Jawa Tengah. Seruan ini dipicu oleh dugaan kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat, seperti disampaikan pada Sabtu (21/2/2026).

    Ajakan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor menjadi viral, menyoroti kekhawatiran masyarakat akan beban finansial yang meningkat akibat kenaikan tarif opsen pajak kendaraan bermotor yang baru diterapkan.

    Klarifikasi dari UPPD Samsat Cilacap

    Kepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah UPPD Samsat Cilacap, Rahageng Gita Sunu, menjelaskan, “Sebelum ada opsen, Jawa Barat tarifnya 1,75 persen kalau tidak salah, sedangkan Jawa Tengah setelah ada opsen tarifnya 1,74 persen. Jadi kita ada opsen, di daerah lain nggak ada, kita masih di bawahnya.”

    Sunu menambahkan bahwa kenaikan PKB di tahun 2026 ini masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Ia mencontohkan, untuk motor kelas N-Max, kenaikan maksimal sekitar Rp50 ribu, sementara untuk motor di bawah kelas tersebut, kenaikannya tidak sampai Rp50 ribu. Ia juga meluruskan bahwa unggahan di media sosial yang menunjukkan kenaikan signifikan kemungkinan terjadi saat penggantian plat atau biaya PNBP.

    Dampak dan Regulasi Pajak

    Infografis perbandingan tarif PKB antar provinsi atau contoh perhitungan kenaikan PKB untuk jenis motor tertentu dapat mengilustrasikan penjelasan dari pihak Samsat. Visualisasi alokasi dana opsen juga akan membantu masyarakat memahami penggunaan pajak.

    Alokasi Dana Opsen untuk Pembangunan Daerah

    Sunu juga menegaskan bahwa opsen pajak berlaku secara nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Penerapan opsen ini dimulai sejak tahun 2025 dengan diskon dan pemutihan pada periode Januari hingga Juli. Dana dari opsen yang terkumpul di Kabupaten Cilacap, sekitar Rp17,7 miliar untuk tahun 2026, akan dialokasikan khusus untuk peningkatan jalan di beberapa wilayah seperti Adipala, Kroya, Cimanggu, dan Karangpucung.