BULETINCILACAP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara gencar mendalami dugaan praktik korupsi terkait aliran uang dari sejumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) kepada oknum pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Investigasi ini berpusat pada penerbitan dan perpanjangan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diduga menjadi lahan praktik suap dan pemerasan, dengan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer turut terseret dalam persidangan.
Penyelidikan KPK ini dilakukan di Jakarta, dengan pemeriksaan tiga saksi penting pada Selasa (24/2/2026) di Gedung Merah Putih. Ketiga saksi tersebut adalah Amarudin, seorang Pensiunan ASN Kemenaker; Asep Juhud Mulyadi, Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan & SMK3 Tahun 2023; serta Chandrales Riawati Dewi, mantan Kepala Seksi Bidang Akreditasi Kelembagaan dan Sistem Manajemen K3. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari upaya KPK untuk membongkar jaringan korupsi yang disinyalir telah berlangsung sejak lama.
Pemeriksaan Saksi Ungkap Aliran Dana Sertifikat K3
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Rabu (25/2/2026), menegaskan bahwa materi pemeriksaan terhadap para saksi berfokus pada adanya dugaan penerimaan uang dari perusahaan-perusahaan PJK3. Uang tersebut diduga terkait langsung dengan proses penerbitan maupun perpanjangan sertifikat K3. Lebih lanjut, dana haram ini disinyalir tidak hanya berhenti pada satu atau dua oknum, melainkan didistribusikan kepada sejumlah oknum lainnya di lingkungan Kemenaker.
“Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang yang berasal dari perusahaan PJK3, terkait penerbitan ataupun perpanjangan sertifikat. Di mana uang tersebut kemudian juga diduga didistribusikan kepada oknum-oknum lainnya di lingkup Kemenaker,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa tim penyidik KPK akan terus menelusuri setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi untuk menguak seluruh fakta terkait dugaan tindak pidana korupsi ini. Meskipun rincian keterangan saksi tidak dijelaskan secara detail, KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Terseret dalam Persidangan
Kasus ini semakin mencuat setelah mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, bersama sejumlah komplotannya, telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Noel dan kawan-kawan didakwa telah menerima uang sebesar Rp 6,5 miliar dari tindakan pemerasan terhadap para pemohon sertifikat dan lisensi K3. Persidangan perdana kasus pemerasan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (19/1/2026).
Jaksa penuntut umum membeberkan bahwa pemerasan ini telah berlangsung sejak tahun 2021. Modus operandi yang digunakan Noel dan komplotannya adalah dengan menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3. Mereka juga diduga melanjutkan “tradisi” berupa “apresiasi atau biaya non teknis/undertable” di lingkungan Ditjen Binwasnaker K3, yang memungut uang Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per sertifikat dari para pemohon melalui PJK3.
Dalam dakwaan jaksa, Noel disebut menerima total Rp 3.365.000.000 dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dari ASN Kemenaker dan pihak swasta. Seluruh penerimaan ini tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam tenggat waktu 30 hari, sehingga dianggap sebagai gratifikasi yang berindikasi suap. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penuntasan Kasus Korupsi Kemenaker Menjadi Prioritas
Penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi sertifikat K3 di Kemenaker ini menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi di sektor publik. Kasus ini diharapkan dapat membongkar praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, serta membawa para pelaku ke jalur hukum. Proses hukum yang sedang berjalan terhadap Immanuel Ebenezer dan para tersangka lainnya menjadi cermin upaya penegakan hukum yang tak pandang bulu demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Leave a Reply